PUSARAN.CO – Pemerintah Provinsi Bali, dianugerahi Penghargaan Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik pada puncak acara anugerah Digital Government Award kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra hadir menerima penghargaan mewakili Gubernur Bali Wayan Koster dalam Pemberian penghargaan tersebut serangkaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 pada Senin, (20/3) pagi di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta.Penghargaan ini merupakan penghargaan sekian kalinya untuk upaya transformasi digital dan kemajuan pembangunan layanan digital di Pemprov Bali. Bali dinilai baik dalam Akselerasi digital dan kolaborasi secara komprehensif antar-instansi. Penghargaan diserahkan langsung Menteri PANRB RI Abdullah Azwar Anas dan Menko Marvest RI Luhut B. Pandjaitan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tim Koordinasi Nasional SPBE menggelar kegiatan ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.Acara tersebut menghadirkan sejumlah menteri untuk menyampaikan arahan strategis dalam upaya percepatan SPBE dan prioritas program Presiden. Diantaranya adalah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang akan menyampaikan arah strategis SPBE Nasional dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan.Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan tersebut mengatakan, SPBE kini menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik. “Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus, indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.MenpanRB melanjutkan, dirinya juga mewanti-wanti agar Pemerintah juga jangan berlomba-lomba membuat aplikasi dengan dalih pemerintahan berbasiskan digital. “Meski pemerintahan digital menjadi kunci, SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membikin aplikasi. Saat ini, ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah. Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas,” tandasnya. Kementerian PANRB sendiri atas arahan Bapak Presiden menurut Anas, meminta semua instansi pemerintah tidak lagi bikin aplikasi. “Kita harus mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. Harus ada konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun eksternal guna pelayanan publik,” ujarnya.Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati dalam laporannya menyebutkan acara tersebut terselenggara dalam rangka mendukung visi Indonesia maju melalui keterpaduan secara digital. “Maka gelaran SPBE summit ini bertemakan Sinergi mendukung Indonesia maju,” Tukas Nanik. “Dengan semakin baiknya keterpaduan layanan pemerintah secara digital maka diharapkan akan semakin erat dan kompak sinergi, serta kolaborasi baik pemerintah pusat maupun daerah,” imbuhnya. Nanik juga menyebutkan orkestrasi SPBE yang dibangun sudah mendapatkan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga-lembaga terkait. “Ini untuk mewujudkan dan memperkuat transformasi birokrasi yang lebih berdampak. Menjadi katalisator dalam memperkuat layanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Nanik. E-Government Development Index (E-GDI) Indonesia menurut Nanik juga terus berkembang seperti yang disajikan dalam data United Nations (UN). Data UN 2022, Indonesia berada di ranking 77 dari 193 negara untuk e-GDI alias naik 11 peringkat dari tahun sebelumnya. Untuk tingkat nasional, KemenPANRB menurut Nanik telah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE untuk pemerintah Pusat dan daerah sejak tahun 2019. Dan pada tahun 2020 telah dievaluasi pula keterpaduan penerapan SPBE dengan prinsip dalam Peraturan MenpanRB no 59 tahun 2020. Khusus untuk tahun 2022, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi total pada 620 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. “Sedangkan untuk indeks SPBE kita secara nasional juga terus meningkat. Pada 2021 mencapai 2,24 yang meningkat pada 2022 menjadi 2,34 dari skala 5,” jelas Nanik. Nanik juga menjelaskan pemberian anugerah Digital Government Award 2023 menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap instansi pemerintah dengan nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik pada tahun 2021 dan 2022. Penganugerahan ini diharapkan juga dapat memberi wawasan contoh benchmark penerapan SPBE yang baik.Adapun kategori yang diperebutkan tersebut yakni Kategori Penerapan Layanan SPBE IPPD; Kategori Pencapaian Indeks SPBE IPPD; Kategori Peningkatan Indeks SPBE IPPD; Kategori Pelaksanaan Tata Kelola SPBE IPPD; Kategori Penguatan Kebijakan SPBE IPPD; dan Kategori Penerapan Manajemen SPBE IPPD. ” Kami juga harapkan SPBE summit ini jadi momentum sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan,” harapnya. SPBE Summit 2023 di Jakarta diikuti oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nampak pula dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir pula mendampingi Sekda Dewa Indra, Kadis Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana.(RLS)
Bali Raih Penghargaan Terbaik Pencapaian Indeks SPBE di Anugerah Digital Government Award 2023
