PUSARAN.CO – Kanwil Kemenkumham Bali dan tiga Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, LPKA Kelas II Karangasem, dan Bapas Kelas II Karangasem telah mengikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku Tim Penilai Internal (TPI).
Kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ditutup dengan kegiatan Exit Meeting yang diselenggarakan di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali, Jumat (19/05).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, Tim Penilai Internal (TPI) Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kemeterian Hukum dan HAM RI, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali, Mamur Saputra, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali, Barron Icsha, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, Tim Sekretariat Pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Bali dan Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta Tim Pokja.
Junita Aristiati selaku Pengendali Teknis menyampaikan hasil dari Evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas di Kanwil Bali Tahun 2023 yang menyatakan dari 4 Satuan Kerja yang mengikuti Evaluasi TPI, terdapat 3 Satuan Kerja (satker) yang dapat diusulkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan rincian 2 satker menuju WBBM diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Bapas Kelas II Karangasem, satker menuju WBK yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.
Kakanwil Kemenkumham Bali mengucapkan terima kasih kepada Tim TPI Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atas evaluasi yang telah dilakukan sehingga Satuan Kerja yang telah mengikuti evaluasi mengetahui hal yang kurang sehingga bisa diperbaiki untuk persiapan menuju penilaian ke Tim Penilai Nasional (RLS)
